Kerinci (11/2). Pondok Pesantren Sabilurrosyidin dan DPD LDII Kabupaten Kerinci turut berpartisipasi dalam Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 H yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kerinci.
Acara bertema “Mewujudkan Zona Integritas untuk Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel dengan Teladan Nabi Muhammad SAW Kita Perkuat Integritas dan Pelayanan Prima” ini diadakan di halaman Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Kemenag Kerinci, Selasa (11/2/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pengasuh Ponpes Sabilurrosyidin sekaligus Sekretaris DPD LDII Kabupaten Kerinci, Ustadz Ahmad Sobri. Saat dihubungi oleh media melalui sambungan telepon, ia menekankan pentingnya meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dalam membangun integritas.
“Rasulullah SAW mengajarkan kejujuran, keadilan, dan pelayanan tanpa pamrih. Nilai inilah yang harus diinternalisasi oleh para pemimpin dan ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag, MM, dalam sambutannya menyoroti urgensi perubahan paradigma pelayanan. “ASN dan pimpinan instansi harus menjadi pelayan umat, bukan dilayani. Integritas harus tercermin dari sikap rendah hati, responsif, dan bebas dari praktik koruptif,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antarlembaga, termasuk pesantren dan ormas keagamaan, dalam menyukseskan program zona integritas.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat umum ini turut menghadirkan tausiyah penutup oleh Buya Sijum Latif, S.Ag, M.Pd. Dalam ceramahnya, Buya Sijum mengajak peserta merefleksikan makna spiritual Isra Miraj sebagai momentum memperkuat iman dan etos kerja.
“Perjalanan Rasulullah SAW menembus langit adalah simbol transendensi moral. Mari kita jadikan ini inspirasi untuk meninggikan akhlak dalam bekerja dan melayani,” pesannya.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, mempererat sinergi antara Kemenag Kerinci, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.