DPW LDII Provinsi Jambi Website Resmi DPW LDII Provinsi Jambi
Jambi (17/2). Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam menyongsong Musyawarah Nasional (Munas) ke-10. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 yang digelar secara hibrid pada Senin (16/2), LDII Jambi memberikan mandat fleksibilitas kepada pusat terkait penentuan waktu pelaksanaan Munas.
Ketua DPW LDII Jambi, Rahmat Nuruddin, menyatakan bahwa meskipun Munas idealnya digelar tepat waktu sebagai bentuk disiplin organisasi, pihaknya memahami adanya dinamika nasional yang memerlukan sinkronisasi agenda.
“Jika ada kondisi tertentu yang menghambat jadwal, kami sepakat memberikan mandat fleksibilitas kepada DPP. Ini adalah bentuk kepercayaan penuh atas hasil musyawarah bersama demi kemaslahatan yang lebih besar,” ujar Rahmat.
Rahmat menekankan bahwa Munas yang direncanakan pada 7–9 April 2026 harus menjadi momentum strategis untuk menghasilkan keputusan yang berdampak bagi bangsa. Oleh karena itu, persiapan matang jauh lebih krusial dibandingkan sekadar mengejar tanggal pelaksanaan.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan sisa masa jabatan ini sebagai momen pengabdian maksimal. Ia mendorong jajarannya untuk memberikan hasil terbaik (do the best) demi meninggalkan warisan (legacy) yang positif bagi kepengurusan mendatang.
Chriswanto juga menyoroti tantangan keberlanjutan estafet kepemimpinan di tingkat wilayah yang kerap mengalami kendala adaptasi.
• Pentingnya Konsistensi: Setiap kebijakan saat ini harus menjadi fondasi kokoh bagi generasi penerus.
• Masalah Adaptasi: Proses transisi pengurus seringkali lambat karena kurangnya kesinambungan program dari periode sebelumnya.
• Target Rapimnas: Memperkuat konsolidasi dan menata sistem organisasi agar lebih adaptif dan berkelanjutan.
Melalui Rapimnas 2026 ini, LDII berharap dapat membangun budaya kerja yang lebih tertata demi memperkuat kontribusi organisasi terhadap umat dan negara.
