DPP LDII Sampaikan Sepuluh Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada Kementerian Baru

Jakarta (12/9). Menyikapi transformasi Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI, DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyampaikan optimisme dan sejumlah rekomendasi strategis kepada duet pimpinan barunya, Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, dalam pernyataannya menyatakan keyakinannya bahwa kedua figur tersebut, yang dikenal memiliki integritas, kapasitas, dan latar belakang sebagai cendekiawan Muslim, akan mampu membawa perubahan signifikan. “Perubahan nomenklatur ini harus diikuti dengan transformasi nyata, terutama dalam hal kenyamanan, keamanan, dan transparansi layanan bagi jemaah,” ujar KH Chriswanto.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufik Wijaya, kemudian memaparkan secara rinci sepuluh poin rekomendasi perbaikan yang diajukan LDII:

1. Menyelesaikan Persoalan Antrean melalui kebijakan penambahan kuota dan pengembangan skema haji khusus.

2. Transparansi Pembagian Kuota guna mencegah praktik jual-beli kuota dan penyalahgunaan visa non-haji.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan menyajikan laporan berkala yang detail mengenai investasi dan alokasi dana haji.

4. Pemberian Prioritas bagi Jamaah Rentan (lanjut usia, disabilitas, dan yang telah menunggu lama) berdasarkan prinsip keadilan.

5. Digitalisasi Layanan dengan menghadirkan aplikasi terpadu untuk pendaftaran, pembayaran, manasik, pengaduan, dan pelacakan.

6. Penegakan Regulasi dan Sanksi yang tegas terhadap penyelenggara umrah yang melakukan penipuan, penggelapan dana, atau penelantaran jemaah.

7. Penetapan Standar Pelayanan Minimum yang mencakup akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, dan layanan kesehatan.

8. Penyediaan Mekanisme Hukum yang sederhana dan terjangkau bagi jemaah untuk menyelesaikan masalah.

9. Perlindungan Asuransi Syariah yang komprehensif (jiwa, kesehatan, dan perjalanan) sebagai bentuk perlindungan bagi jemaah.

10. Penyelenggaraan Manasik Wajib berbasis kurikulum nasional dengan memanfaatkan teknologi modern seperti simulasi Virtual Reality (VR).

“Kami percaya duet Gus Irfan dan Dahnil Anzar dapat mewujudkan hal ini. Tentu, ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan,” tutup Dody.

LDII berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti untuk menciptakan ibadah haji dan umrah yang nyaman, aman, dan berkesan.